DMN NEWS - JAKARTA – Sinyal kenaikan harga bahan bakar minyak kembali terasa. Kali ini datang langsung dari Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang tak menutup kemungkinan harga BBM nonsubsidi—termasuk Pertamax—akan mengalami penyesuaian dalam waktu dekat.
Pernyataan itu bukan sekadar wacana. Ada realitas global yang tak bisa dihindari: harga minyak dunia yang terus berfluktuasi. Dalam kondisi seperti ini, BBM nonsubsidi memang tidak punya “tameng” seperti subsidi pemerintah. Artinya, ketika harga minyak mentah bertahan tinggi, efeknya akan langsung terasa di SPBU.
Bahlil menyampaikan hal itu secara lugas saat menjawab pertanyaan awak media usai konferensi pers di Kementerian ESDM, Senin (20/4/2026). Nada bicaranya tenang, tapi pesannya jelas: penyesuaian harga adalah sesuatu yang realistis.
Baca Juga: KPK Periksa 7 Saksi Kasus Fadia Arafiq, Dugaan Aliran Dana Rp46 Miliar Kian Terkuak
“Kalau untuk BBM nonsubsidi, mekanismenya memang mengikuti harga pasar. Sekarang kita lihat dulu situasinya. Kalau turun, ya tidak naik. Tapi kalau kondisi bertahan seperti sekarang, tentu ada kemungkinan penyesuaian,” ujarnya.
Kalimat itu seperti peringatan halus bagi publik—bahwa stabilnya harga Pertamax saat ini bukan jaminan akan bertahan lama.
Dalam penjelasannya, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah hanya memiliki kendali penuh terhadap BBM subsidi. Sementara untuk BBM nonsubsidi, aturan mainnya sudah jelas dan tertuang dalam kebijakan resmi Kementerian ESDM.
Baca Juga: Rekrutmen 30 Ribu Manajer Kopdes Merah Putih Dikebut, Peluang 800 Ribu Lapangan Kerja Terbuka
Artinya, negara tidak bisa sembarangan menahan harga jika beban pasar global terus menekan. Di titik ini, masyarakat pengguna BBM nonsubsidi harus siap menghadapi kemungkinan terburuk: harga yang bergerak naik mengikuti dinamika internasional.
Namun di balik itu, ada kekhawatiran lain yang justru lebih mendesak.
Bahlil dengan nada cukup tajam mengingatkan agar masyarakat tidak mengambil jalan pintas dengan beralih ke BBM subsidi hanya karena harga nonsubsidi naik.
Menurutnya, tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran aturan, tetapi juga menyangkut etika sosial.
Baca Juga: Harga LPG Nonsubsidi Naik, Ancaman Lonjakan Pengguna Gas 3 Kg Bikin Kuota Terancam Jebol
“Kalau yang pakai RON tinggi tiba-tiba pindah ke subsidi karena harga naik, itu artinya mengambil hak orang lain. Harusnya ada rasa malu,” tegasnya.
Pernyataan itu mencerminkan kegelisahan pemerintah terhadap potensi lonjakan konsumsi BBM subsidi yang tidak tepat sasaran. Jika dibiarkan, dampaknya bisa meluas—mulai dari membengkaknya beban anggaran negara hingga terancamnya distribusi bagi masyarakat yang benar-benar berhak.
Pengawasan Diperketat, Tapi Kesadaran Tetap Kunci
Untuk mengantisipasi penyalahgunaan, pemerintah telah menyiapkan sistem pengawasan yang lebih ketat. Bahlil bahkan mencontohkan sistem di Korea Selatan, di mana pembelian BBM dibatasi secara harian.
Meski begitu, ia menekankan bahwa pengawasan saja tidak cukup. Dibutuhkan kesadaran kolektif masyarakat agar tidak menyalahgunakan fasilitas subsidi.
Baca Juga: Gudang di Cakung Terbakar Dini Hari, Warga Panik Dibangunkan Suara Masjid dan Asap Pekat
“Kalau semua harus diawasi terus, itu berarti kita belum punya kesadaran. Padahal ini soal keadilan,” katanya.
Pesan ini terasa lebih dalam dari sekadar kebijakan. Ini tentang tanggung jawab sosial—tentang siapa yang berhak, dan siapa yang seharusnya menahan diri.
Sementara wacana kenaikan Pertamax masih menggantung, realitas di lapangan sudah bergerak lebih dulu. Sejak 18 April 2026, beberapa jenis BBM nonsubsidi telah mengalami lonjakan harga yang signifikan.
Pertamax Turbo kini dibanderol Rp19.400 per liter, melonjak sekitar Rp6.000 dari awal bulan. Dexlite bahkan mengalami kenaikan lebih tajam, dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Sementara Pertamina Dex naik menjadi Rp23.900 per liter.
Baca Juga: Prabowo Dijadwalkan Lepas Kloter Perdana Haji di Soetta, Ribuan Jemaah Siap Berangkat
Di tengah gelombang kenaikan itu, Pertamax masih bertahan di Rp12.300 per liter, dan Pertamax Green 95 di Rp12.900. Namun, pertanyaannya kini bukan lagi “apakah akan naik”, melainkan “kapan”.
Dan ketika momen itu datang, dampaknya tidak hanya terasa di tangki kendaraan—tetapi juga di denyut ekonomi sehari-hari masyarakat.(*)