DMNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran pemerintah pusat segera memperkuat penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Instruksi tersebut ditujukan agar bantuan dan dukungan pemulihan dapat bergerak lebih cepat, sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak tidak terlambat ditangani.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan hal itu dalam rapat koordinasi penanggulangan bencana gempa Pulau Flores, NTT, Minggu (16/8/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah pusat telah mengerahkan sejumlah kementerian dan lembaga, BNPB, serta badan usaha milik negara (BUMN) untuk mendukung penanganan di daerah terdampak.
“Rapat koordinasi ini menunjukkan bahwa kekuatan dan sumber daya untuk penanggulangan bencana di NTT ini sangat besar. Jadi aparat pusat mulai dari KL sampai dengan BUMN terlibat penuh,” ujar Pratikno.
Menurut Pratikno, pengerahan sumber daya dalam jumlah besar harus dibarengi koordinasi yang terstruktur. Jika tidak, bantuan yang tersedia berpotensi tidak tersalurkan secara optimal.
Pemerintah Daerah Diminta Aktifkan Posko
Pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten, diminta segera membentuk dan mengaktifkan posko penanganan bencana.
Posko akan menjadi pusat koordinasi untuk mengatur berbagai dukungan yang datang sekaligus menjadi jalur penyampaian kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat.
Pratikno menekankan bahwa kekuatan pemerintah baru dapat bekerja maksimal jika seluruh unsur memiliki pola koordinasi yang sama.
“Kekuatan yang besar ini hanya bisa efektif kalau kerjanya sinkron,” tegasnya.
Menurut dia, sinkronisasi sejak tingkat posko penting untuk memastikan bantuan tidak tumpang tindih dan dapat diarahkan ke wilayah yang paling membutuhkan.
Data Akurat Dibutuhkan hingga Tahap Rekonstruksi
Selain koordinasi, pemerintah memberikan perhatian terhadap pendataan masyarakat dan wilayah yang terdampak.
Pratikno mengatakan data yang valid menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan pada masa tanggap darurat. Data tersebut juga diperlukan ketika pemerintah memasuki tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Penetapan status bencana di tingkat kabupaten maupun provinsi juga perlu dilakukan sebagai bagian dari akuntabilitas penanganan.
“Status itu penting untuk ditetapkan baik di level kabupaten terdampak maupun di provinsi. Dan kaitannya dengan akuntabilitas itu juga pendataan,” katanya.
Ia meminta pemerintah daerah memastikan proses pendataan dilakukan secara cermat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut penting karena pengalaman penanganan bencana sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan kecepatan pendataan di sejumlah wilayah.
Kebutuhan Daerah Diminta Segera Dilaporkan
Pratikno memastikan pemerintah pusat akan terus memberikan dukungan kepada daerah yang terdampak gempa.
Kebutuhan yang belum mampu ditangani daerah diminta segera dilaporkan melalui posko sehingga pemerintah pusat dapat memberikan dukungan sesuai kondisi lapangan.
“Kami diperintah Bapak Presiden untuk mendukung Bapak-Ibu semuanya di daerah. Bapak Presiden bukan hanya memerintah tapi juga memberikan bantuan secara langsung,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Pratikno juga mengapresiasi respons cepat seluruh jajaran pemerintah sejak bencana terjadi.
Ia menyebut dalam waktu lebih dari 24 jam, berbagai langkah penanganan telah berjalan cukup jauh.
“Sekali lagi terima kasih atas kerja kerasnya. Dalam waktu hanya 24 jam lebih sedikit kita sudah melangkah sangat jauh,” katanya.
Pemerintah berharap NTT dapat segera memasuki tahap pemulihan. Namun, proses tersebut diharapkan tidak berhenti pada upaya mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana.
Pascabencana justru diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pembangunan dan meningkatkan ketangguhan NTT dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
“Semoga NTT segera recover. Duka kita yang mendalam kepada para korban. Kita tidak ingin hanya merecover kembali keadaan semula, tapi kita manfaatkan momentum untuk membangun lebih baik,” pungkas Pratikno.(*)